ZonaMerahPutih.comm/Boalemo – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Boalemo membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Boalemo tahun 2026 yang berlangsung di Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo pada Kamis (30 April 2026). Forum strategis ini digelar untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam rangka akselerasi penataan aset dan perluasan akses bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Sekda menekankan pentingnya akselerasi program di tahun 2026 dengan memanfaatkan potensi dan kegiatan yang sudah ada di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Beliau menginstruksikan agar setiap SOPD bergerak lincah sesuai perannya tanpa harus selalu membuat program baru, melainkan dengan memaduserasikan kegiatan yang ada, seperti optimasi lahan dan pemberdayaan masyarakat.
”Kita ini ada efisiensi. Sebaiknya tinggal kelincahan kita masing-masing di SOPD untuk menyesuaikan program yang sudah ada. Seperti di Dinas Pertanian, ada optimasi lahan dan pemberdayaan, itu tinggal dipaduserasikan dengan target Reforma Agraria,” ujar Sekda dalam arahannya.
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah sinkronisasi data kemiskinan ekstrem di Boalemo dengan program penataan aset. Berdasarkan data yang dipaparkan, terdapat sekitar 35.126 jiwa yang masuk dalam kategori desil 1 (miskin ekstrem). Sekda mendorong agar kelompok masyarakat ini menjadi prioritas dalam program Reforma Agraria guna memberikan dampak nyata pada peningkatan kesejahteraan.
Selain penataan lahan masyarakat, Rakor ini juga membahas rencana strategis pengembangan sektor peternakan di UPT Polohungo. Lokasi tersebut dinilai sangat layak (fix) untuk menjadi pusat parental stock dan hatchery karena kualitas sumber air yang baik dan statusnya sebagai aset Pemerintah Daerah yang sudah masuk dalam Peta Indikatif Tumpang Tindih (PIP).
”Untuk UPT Polohungo, kita akan proses skema Kerjasama Pemanfaatan (KSP) yang diarahkan pada penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB), sehingga aset tetap milik Pemerintah Daerah namun manfaat ekonominya berjalan melalui hilirisasi peternakan,” tambah Sekda.
Sekda juga mengapresiasi dukungan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang secara historis terus mendampingi pemanfaatan lahan pasca-sertifikasi. Melalui Rakor ini, diharapkan adanya percepatan nota kesepahaman (MOU) dan implementasi manajemen talenta dalam tata kelola birokrasi guna mendukung efisiensi kerja di lapangan.
Kegiatan ini dihadiri oleh para Kepala Dinas, jajaran Kantor Pertanahan Boalemo, serta perwakilan instansi vertikal terkait lainnya.
Redaksi: ZMP Boalemo/Rsy, As
