Kota Padang, Zona Merah Putih – Di lapau, ketika kopi talua baru separuh diminum, tetapi cerita sudah sampai ke ujung Nagari, berarti ada hal yang menarik perhatian. Kini, Teacher Summit Sumbar 2026 menjadi salah satu topik yang ramai diperbincangkan di ruang publik.
Publik juga meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Sekretaris Daerah tidak hanya berfokus pada penanganan video viral yang melibatkan ASN.
Pelaksanaan Teacher Summit juga diminta untuk ditelusuri secara terbuka, jelas, dan tanpa perlakuan berbeda.
Apa yang dipersoalkan? Bagaimana pelaksanaannya? Siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana prosedurnya? Dan apabila terdapat anggaran publik yang digunakan, bagaimana pertanggungjawabannya?
“Jangan sampai hal yang viral ditindaklanjuti secara cepat, sementara hal yang dipersoalkan publik hanya dijawab dengan alasan”, Celoteh pria yang akrab disapa Rusdi sambil mengaduk kopinya.
Tidak jauh dari Dinas Pendidikan Sumatera Barat, di sebuah Lapau, Rusdi juga mengoceh tentang aksi demonstrasi yang mendesak penggantian Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat.
“Tentu, tuntutan demonstran tidak serta-merta membuktikan bahwa seorang pejabat bersalah. Namun, aspirasi masyarakat juga tidak seharusnya diabaikan. Jika masyarakat telah menyampaikan tuntutan secara terbuka, setidaknya jawablah dengan fakta, bukan sekadar dengan sikap birokratis”, pintanya.
Di lapau itu juga, ada suara lain yang terdengar, Kalau tidak ada apa-apa, apa salahnya dibuka. Jika memang ada persoalan, apa gunanya disembunyikan.
Itulah inti persoalannya. Publik kini tidak hanya ingin mengetahui siapa yang menjadi viral. Publik ingin memastikan apakah aturan berlaku sama bagi pejabat maupun masyarakat biasa.
Jangan sampai terjadi, Video viral langsung ditindaklanjuti. Demonstrasi hanya diberi tanggapan administratif. Teacher Summit dibiarkan menjadi tanda tanya. Kepala Dinas Pendidikan didesak untuk diganti, diminta menunggu.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, khususnya Sekretaris Daerah, memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa pemerintah tidak bekerja berdasarkan jumlah penayangan, jumlah massa, atau kedekatan seseorang dengan kekuasaan.
Masyarakat memiliki prinsip sederhana, Yang benar tidak perlu ditakuti, dan yang salah tidak boleh dilindungi. Maka, pesan untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Jangan tebang pilih. Jangan pilih kasih. Jangan menunggu isu menjadi viral baru bertindak.
Pemerintah bukan pemadam kebakaran yang baru datang setelah rumah terbakar. Jika memang ingin membangun kepercayaan publik, bukalah ruang pemeriksaan secara transparan.
Buka semua persoalan Teacher Summit Sumbar 2026, Agar masyarakat dapat melihat bahwa yang diperiksa bukan pihak yang paling lemah, melainkan hal-hal yang memang perlu diperiksa.
Jika tidak, mungkin saja ruang publik akan kembali ramai. Dan ketika masyarakat sudah ramai membicarakannya, kopi talua mungkin menjadi dingin, tetapi pembahasan mengenai pemerintah tidak akan segera berakhir. (Ade.A)
