ZonaMerahPutih.com, Boalemo — Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Gorontalo, dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo dihujani kritik tajam akibat dinilai hanya pandai memperdaya dan memeras keringat nelayan Boalemo tanpa memberikan feedback pembangunan yang layak.
Ketua Perkumpulan Sahabat Nelayan Boalemo, Roy Syawal, membongkar tabir ketidakadilan ini dengan nada keras dan tajam saat di wawancarai oleh awak media pada Senin (14/9/2026). Ia mengecam sikap masa bodoh pemerintah provinsi maupun pusat yang terkesan “buta dan tuli” terhadap penderitaan nelayan di Kabupaten Boalemo, khususnya terkait hancurnya akses jalan umum menuju Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Desa Pentadu Timur, Kecamatan Tilamuta.
Berdasarkan kalkulasi data hasil tangkapan nelayan perikanan Boalemo sepanjang tahun 2025 yang mengacu pada aturan PerMen KP RI Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), kapal-kapal perikanan yang beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) wajib menyetor retribusi perikanan.
Selaku Ketua Perkumpulan Sahabat Nelayan Boalemo Roy Syawal membongkar angka realistis yang sangat fantastis. Dari total tangkapan mencapai 81.969 ton (81.969.000 kg), jika dikalkulasikan secara hitungan terendah saja—yaitu Rp350.000 per 1 ton (1.000 kg) ikan jenis apa saja dari hasil tangkapan pukat jaring cincin—maka dana yang tersedot ke kas negara/pemerintah mencapai angka spektakuler.
”Uang miliar ditarik dari darah dan keringat nelayan Boalemo! Lalu pertanyaannya, apa yang sudah dikembalikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemprov Gorontalo untuk Boalemo? Nihil! Jalan akses menuju PPI Pentadu Timur yang saban hari dilewati masyarakat dan nelayan dibiarkan hancur tanpa perhatian serius. Ini bentuk pengabaian yang terstruktur dan memuakkan!” tegas Roy Syawal.
Roy Syawal secara eksplisit menyentil kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, serta Kepala DKP Provinsi Gorontalo untuk segera bangun dari ‘tidur nyenyak’ mereka.
Kebutuhan di lapangan sudah sangat mendesak dan tidak bisa terus ditunda dengan janji-janji manis:
1. Perbaikan Total Jalan Akses PPI: Jalan menuju TPI/PPI Pentadu Timur harus segera diperbaiki dan dimuluskan, bukan dibiarkan terbengkalai bagai anak tiri.
2. Perluasan Dermaga PPI: Armada kapal perikanan di Boalemo terus melonjak saban tahun, namun kapasitas dermaga dibiarkan menyempit dan tidak memadai.
3. Solusi Kelangkaan BBM Biosolar: Para pemilik kapal dan nelayan terus dijerat kesulitan berburu BBM subsidi biosolar yang berlarut-larut tanpa solusi konkrit dari dinas terkait.
Selain persoalan PPI, Roy menyuarakan kegeraman mendalam atas ketimpangan pembangunan yang dinilainya sangat diskriminatif di Provinsi Gorontalo.
”Jangan hanya wilayah Gorontalo bagian Timur atau Utara saja yang diperhatikan dan dipoles habis-habisan! Pembangunan itu harus merata! Jangan jadikan Gorontalo bagian Barat—khususnya Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato—hanya sebagai ‘sapi perah’ pengeruk PNBP dan PAD, tapi alokasi pembangunannya dilempar ke daerah lain!” pungkas Roy dengan nada menantang.
Perkumpulan Sahabat Nelayan Boalemo menegaskan tidak akan tinggal diam dan menuntut tindakan nyata dalam waktu singkat dari Pemprov Gorontalo dan DKP Provinsi Gorontalo. Jika retribusi terus dipungut tetapi hak infrastruktur nelayan diabaikan, jangan salahkan jika gelombang protes nelayan Boalemo akan memuncak.
Redaksi: ZMP Boalemo-Gorontalo
