POSO, SULAWESI TENGAH, ZMP – Janji-janji manis politik kembali membentur realitas pahit di lapangan. Masyarakat Kecamatan Pamona Barat, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, kini harus mengurut dada menghadapi kondisi infrastruktur jalan utama yang kian memprihatinkan. Jalanan yang menjadi urat nadi perekonomian warga tersebut kini berubah layaknya kubangan air raksasa akibat lubang-lubang dalam yang menganga tanpa ada tanda-tanda perbaikan.
Kondisi yang terbengkalai ini memicu gelombang kekecewaan mendalam dari warga setempat. Mereka merasa ditinggalkan dan diabaikan, baik oleh Pemerintah Kabupaten Poso maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Anggaran daerah yang seharusnya dialokasikan untuk kesejahteraan publik seolah tidak menyentuh urgensi keselamatan dan mobilitas warga Pamona Barat.
Ketidakpuasan ini bukan tanpa alasan. Warga secara terbuka mulai menyuarakan kekecewaan mereka terhadap Gubernur Sulawesi Tengah. Janji-janji kampanye dan komitmen lisan yang pernah diumbar untuk membangun infrastruktur daerah terpencil hingga kini terbukti menjadi “cek kosong” tanpa tindak lanjut konkret.
Menanggapi jeritan publik tersebut, Ketua Divisi Tindak Pidana Korupsi (Kadiv Tipikor) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI), Ariawan Uka, angkat bicara dengan nada keras. Ia menegaskan bahwa akses jalan yang layak bukanlah sebuah “hadiah” dari pemerintah, melainkan hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh negara.
“Pemerintah daerah, baik Kabupaten maupun Provinsi, jangan menutup mata. Pembangunan infrastruktur jalan di Pamona Barat ini mendesak! Jalan yang layak bukan hanya soal kenyamanan berkendara, tetapi komoditas utama pendukung keselamatan warga dan roda penggerak ekonomi lokal. Bagaimana ekonomi mau tumbuh kalau aksesnya saja lumpuh?” tegas Ariawan Uka.
AKPERSI mendesak agar pemerintah segera menghentikan retorika publik dan langsung menurunkan tim ke lapangan untuk melakukan perbaikan nyata. Kondisi jalan yang dibiarkan rusak bertahun-tahun ini juga memicu pertanyaan besar terkait arah kebijakan anggaran dan transparansi pengawasan proyek infrastruktur di Sulawesi Tengah.
Masyarakat Pamona Barat tidak butuh komitmen di atas kertas; mereka butuh aspal yang kokoh dan keadilan pembangunan yang merata. Jika pengabaian ini terus berlanjut, jangan salahkan publik jika krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan daerah kian meluas. (Red*1)
