ZonaMerahPutih.com, Boalemo – Pemerintah Kabupaten Boalemo mengambil langkah tegas untuk mengurai persoalan antrean panjang serta kendala pelayanan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Biosolar dan Pertalite di SPBU. Langkah strategis ini ditegaskan langsung oleh Bupati Boalemo dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah yang berlangsung di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo, Rabu (16/9/2026).
Fokus utama penataan distribusi BBM subsidi ini ditujukan untuk melindungi hak-hak sektor prioritas, yakni para nelayan, petani, serta para pengendara kendaraan roda dua, roda tiga, dan roda empat agar mendapatkan pasokan BBM yang adil dan mudah.
Poin Utama Instruksi Bupati Boalemo:
– Penertiban Penyalahgunaan Barcode (QR Code): Bupati meminta dukungan penuh dari jajaran TNI dan Polri bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk menindak tegas indikasi permainan barcode BBM subsidi di lapangan.
– Perlindungan Hak Petani dan Nelayan: Pemerintah mengidentifikasi adanya praktik penyimpangan di mana kuota barcode atas nama petani dan nelayan diduga dikuasai oleh oknum-oknum tertentu yang memiliki akses khusus ke SPBU.
– Pemanggilan Pengelola SPBU: Pemkab Boalemo menjadwalkan pemanggilan seluruh pengelola SPBU di wilayah Boalemo untuk mengevaluasi sistem pelayanan, mengurai sumbatan distribusi, dan menyepakati solusi teknis yang berpihak pada masyarakat.
”Dalam mengatasi antrean panjang BBM ini, pemerintah daerah meminta kepada TNI-Polri untuk menertibkan penggunaan barcode. Persoalannya, petani dan nelayan ini hanya namanya yang punya barcode, tetapi barcode ini bukan mereka yang pegang, melainkan orang-orang tertentu yang dekat dengan SPBU,” tegas Bupati Boalemo.
Melalui sinergi antara Pemkab Boalemo, TNI, Polri, dan pengelola SPBU, diharapkan alokasi Pertalite dan Biosolar benar-benar tersalurkan kepada masyarakat yang berhak tanpa ada lagi antrean panjang yang mengganggu roda perekonomian daerah.
Redaksi: ZMP Boalemo-Gorontalo
