ZonaMerahPutih.com/Boalemo – Pemerintah Kabupaten Boalemo menegaskan pentingnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah agar peluang pengalokasian anggaran dari pusat tetap optimal. Hal ini disampaika Bupati Boalemo Drs. Rum Pagau saat membuka rapat Evaluasi dan Pelaporan penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Boalemo yang berlangsung di aula rapat Bappeda, Rabu (2/9/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Boalemo Lahmudin Hambali, S.Sos., M.Si., Kepala Bappeda Kabupaten Boalemo Srijun Tasman Dangkua, SP., MM., serta jajaran pimpinan OPD terkait.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan agar instansi teknis segera menyelesaikan kewajiban administrasinya secara akurat. Pelaporan pertanggungjawaban yang transparan menjadi syarat mutlak dalam menentukan besaran pengalokasian alokasi dana dari pemerintah pusat pada tahap selanjutnya.
“Kedua Dinas ini segera menyelesaikan supaya bagi hasil yang kita terima ini, laporan pertanggungjawabannya oleh Bappeda atau kementerian, karena memang laporan ini sangat menentukan dana yang kita terima dari pusat,” ujar Bupati.
Ia menambahkan bahwa alokasi anggaran DBH sawit tersebut diprioritaskan untuk pembenahan sarana fisik dan sektor agrowisata secara bertahap.
“Pemerintah Kabupaten Boalemo sudah 3 tahun berturut-turut menerima Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Kelapa Sawit, tapi semuanya untuk infrastruktur. Untuk 2 tahun sudah terlaksana yaitu tahun 2024 dan tahun 2025, tetapi untuk tahun ini belum terlaksana, nantinya akan lebih banyak menyampaikan pertanggungjawabannya itu Dinas Pertanian,” terangnya.
Oleh karena itu, pelaksanaan rapat koordinasi ini diharapkan dapat memacu percepatan realisasi program kerja di lapangan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
“Saya berharap rapat ini bisa dilaksanakan dengan baik. Dana bagi hasil sawit ini betul-betul digunakan sesuai peruntukannya, yang sudah dialokasikan ke Dinas PUPR dan Dinas Pertanian segera dituntaskan. Tahun ini, kita baru ketambahan kurang lebih 35 miliar, insya Allah beberapa bulan ke depan masih ada, ini pun kita akan peruntukkan hal-hal yang memang sangat mendesak,” tambah Bupati.
Selain alokasi DBH, Pemkab Boalemo juga terus mengawal perimbangan keuangan lainnya yang menjadi hak daerah, termasuk kompensasi fiskal dan pemenuhan hak belanja pegawai.
“Dana yang akan kita terima tahun ini masih ada, gaji 13, 14 juga ada. Dana bagi hasil yang belum terbayarkan dan fiskal. Insya Allah akan diberikan oleh pemerintah pusat, karena memang itu adalah hak daerah yang belum direalisasikan sepenuhnya. Oleh karena itu, kita menunggu dan saya sudah berkoordinasi dan sudah menyurati, alhamdulillah suratnya sudah diterima, kita tinggal menunggu,” tutur Bupati.
Di samping penataan anggaran tahun berjalan, jajaran OPD juga diminta bergerak cepat menyusun skema perencanaan keuangan untuk periode berikutnya demi menjaga kesinambungan pembangunan daerah.
“OPD segera menyelesaikan APBD Perubahan, demikian juga untuk APBD 2027 segera kita bahas dan kita akan memasukkannya dan saya juga masih melobi untuk DAK. Karena DAK ini hanya daerah-daerah yang punya link yang bisa membuka untuk dapat DAK. Kecuali untuk penambahan DAU dan fiskal, bagi hasil. Itu yang bisa kita perhitungkan lagi,” ungkapnya.
Bupati optimistis bahwa disiplin tata kelola anggaran akan membawa dampak positif berupa insentif tambahan bagi daerah.
“Tapi kita yakin insya Allah dengan laporan yang baik, itu bisa menguntungkan daerah. Kita cepat melaksanakannya, cepat merealisasikannya, insya Allah daerah akan mendapat perhatian, reward dari pemerintah pusat yang melaksanakan pengelolaan keuangannya dengan baik,” tutupnya.
Redaksi: ZMP Boalemo
